Sejarah Perkembangan Islam di Kerajaan Bone
Oleh:
Para
pelaut pedagang Bugis dan Makassar sudah berhubungan dengan agama islam jauh
sebelum islam masuk ke Sulawesi selatan. Mereka berhubungan dengan Masyarakat
dagang yang kebanyakan Islam di daerah pantai utara dan barat jawa serta
sepanjang Selat Malaka, dan dengan Ternate DI Maluku (yang mengadakan
perjanjian persahabatan Kerajaan Gowa). Suatu masyarakat Melayu Islam telah
bermukim di Kota Makassar sejak pertengahan abad keenam belas, dan Raja Goa
menyambut kehadiran mereka dengan membangun sebuah masjid untuk mereka. Tetapi,
daerah itu diislamkan setelah Raja Gowa sendiri beserta para penasihat
terdekatnya memeluk agama Islam pada tahun 1605.
Penyebaran islam berawal ketika tiga
orang ulama tiba di Makassar pada akhir abad keenambelas. Mereka adalah orang
Minangkabau dari Kota Tengah, Sumatera Barat, tempat kelahiran sejumlah orang
Islam Makassar, dan anggota dari Perhimpunan Chalawatijah di Indonesia yang
beraliran sufi ortodoks. Para ulama ini berjasa dalam menyiarkan agama islam
kepada Raja Gowa beserta paman dan penasihatnya dan raja dari Kerajaan Tallo.
Sejak saat itu perkembangan Islam berjalan sangat pesat.
Setelah menganut agama islam, Raja
Gowa mengeluarkan seruan kepada para penguasa kerajaan lain agar menerima agama
Islam. Seruan itu dikatakan telah didasarkan atas persetujuan terdahulu, bahwa
setiap penguasa yang menemukan suatu jalan baru, dan lebih baik, berkewajiban
memberi tahu para penguasa lainnya mengenai penemuannya tersebut. Tetapi hanya
kerajaan-kerajaan kecil yang memberi tanggapan positif. Dan Gowa, yang khawatir
akan diperbaharuinya persekutuan Bone, Wajo, dan Soppeng terhadapnya,
menyatakan perang suci terhadap lawan-lawan lamanya. Kerajaan-kerajaan yang
keras itu ditaklukkan, Soppeng pada tahun 1609, Wajo tahun 1610 dan Bone tahun
1611 dan dinyatakan masuk Islam. Hanyalah daerah-daerah pegunungan yang
terpencil khususnya daerah Toraja di daerah pedalaman tengah dan daerah
Bawakaraeng dan Lompobattang tetap di luar lingkup Islam.
Ketika kerajaan Gowa mengajak para
penguasa di tanah Bugis untuk menerima Islam menjadi agamanya seperti yang
terjadi di kerajaan Gowa. Di mata orang Bone hal itu dilihat sebagai upaya
untuk menanamkan pengaruh dan kekuasaan kerajaan Gowa. Pandangan seperti itu
dalam banyak hal mewarnai tingkah laku kerajaan-kerajaan besar di wilayah ini.
Di bawah pemerintah Raja Bone XII,
kerajaan Bone dikenal sebagai kerajaan paling besar di antara kerajaan-kerajaan
lainnya dalam wilayah suku Bugis. Raja Gowa yang lebih dahulu masuk Islam
dikenal sangat bersemangat dalam memperjuangkan Islam, begitu pula dengan
rakyatnya. Sehingga beliau berniat untuk menyampaikan dakwah pada
kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, termasuk Raja Bone. Kemudian raja
Gowa menyampaikan pesan kepada Raja Bone bahwa dia hanya akan dipandang dan
dihormati sebagai raja yang setaraf, apabila Raja Bone menganut ajaran agama
Islam dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa.
Setelah kerajaan Sidenreng, Soppeng
dan Wajo menerima Islam, Raja Bone X digantikan oleh La Tenriruwa sebagai
raja Bone XI. Mengetahui ada pergantian raja di Kerajaan Bone maka Sultan
Alauddin (Raja Gowa) bersama pasukannya bergerak menuju Bone untuk bertemu
dengan raja Bone yang baru. Kunjungan ini bertujuan untuk mengajak Raja La
Tenriruwa dan rakyatnya untuk memeluk Islam. Ajakan Sultan Gowa ini
nampaknya secara pribadi dapat diterima dengan baik namun mendapat tantangan
oleh para Ade pitu.
Menurut pendapat A. Zainal Abidin,
penolakan atas Islam sebagai agama kerajaan pada waktu itu disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain:
1.Mereka sukar meninggalkan
kegemarannya makan babi, minum tuak, sabung ayam dan judi, beristri banyak, dan
lain-lain.
2.Mereka khawatir akan dijajah
kembali oleh Gowa. Mereka masih teringat akan perang yang dilancarkan oleh
Raja-raja Gowa dahulu seperti I Manrigau Daeng Banto Tunipallangga Ulaweng
dan I Tajibarani Daeng Marompa Tunibatta pada abad XVI.
Pada tahun 1910 Bone secara resmi
masuk Islam, pada masa pemerintahan Raja Bone XIII yaitu La Madderemueng
(1631-1644) mulailah Kerajaan Bone berbenah diri dengan melaksanakan hukum
Islam ke dalam lembaga tradisi Bone. Selain itu juga mencanangkan pembaharuan
keagamaan, serta memerintahkan kawulanya untuk mematuhi ajaran hukum Islam secara
total dan menyeluruh.
Setelah itu, pada saat Islam masuk ke
dalam struktur pemerintahan sebagai satu bagian yang menangani syariat Islam
(Parewa Sara). Tugas raja dalam pengembangan agama Islam beralih kepada para
pejabat sara atau Parewa Sara.
Dengan diterimanya Islam dan
dijadikannya syariat Islam sebagai bagian dari pangngadereng, maka
pranata-pranata sosial masyarakat Bone mendapatkan warna baru. Ketaatan mereka
terhadap pangngadereng sama dengan ketaatannya terhadap syariat Islam.
Hal ini dikarenakan oleh penerimaan
mereka terhadap Islam tidak banyak merubah nilai-nilai, kaidah kemasyarakatan
dan kebudayaan yang telah ada. Apa yang dibawa oleh Islam hanyalah urusan
ubudiyah (ibadah) tanpa mengubah lembaga-lembaga dalam kehidupan masyarakat yang
ada (pangngadereng).
Islam mengisi sesuatu dari aspek
kultural dan sendi-sendi kehidupan mereka. Nilai-nilai kesusilaan yang
bertujuan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia diselaraskan dengan
konsep siri yang begitu dijunjung tinggi oleh orang Bugis. Dengan jalan itu
proses sosialisasi dan enkulturasi Islam masuk dalam kebudayaan orang Bone.
Daerah Sulawesi yang berpenduduk
sekitar enam juta orang terdiri dari empat suku bagi penduduk asli ditambah
dengan sejumlah pendatang dari luar. Keempat suku yang menjadi penduduk asli
Sulawesi Selatan adalah Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.
Memahami pola tingkah laku serta budaya Bugis-Makassar hanya mungkin memahami
dengan baik konsep tentang Pangngaderreng dan siri’. Pangngaderreng merupakan
suatu ikatan utuh sistem nilai yang memberikan kerangka acuan bagi hidup
bermasyarakat orang-orang Bugis Makassar. Sedangkan Siri’ merupakan sikap hidup
yang sangat mementingkan diri.
Pangngadereng dibangun ole unsur-unsur:
Ade’, yaitu sistem norma atau seperangkat adat yang menentukan dan
mengatur batas-batas, bentuk-bentuk dan kaidah-kaidah. Misalnya, Ade’ yang
khusus mengatur norma-norma perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan
etika rumah tangga disebut ade’ akkalabinengeng. Di dalamnya diatur garis keturunan
mana yang dibolehkan untuk menjalin tali perkawinan dengan garis keturunan yang
lain, kemudian kaidah-kaidah yang mengatur sah atau tidak sahnya perkawinan dan
etika pergaulan dalam berumah tangga.
Bicara,
mengatur segala hal-ikhwal yang berhubungan dengan peradilan, mengatur hak dan
kewajiban warga negara dalam pelaksanaan hukum seperti penggugatan dan
pembelaan di pengadilan. Namun bila dilihat materinya, mengarah pada wilayah
penerapan hukum adat.
Rapang,
berarti contoh, kiasan atau perumpamaan atau semacam yurisprudensi. Hal ini
diberlakukan untuk situasi di mana kaidah atau undang-undang belum ditemukan
untuk suatu kasus atau kejadian.
Wari,
berfungsi menata, mengklasifikasi, mengatur urutan dari berbagai hubungan norma
atau kaidah terutama dalam hubungannya dengan hal-ikhwal ketatanegaraan serta
hukum, seperti tata cara menghadap raja. Di dalamnya juga diatur tentang
pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial.
Sara’ merupakan
unsur yang terbaru yang diserap dalam Pangngadereng. Ia mengandung pranata dan
hukum dimana kata sara’ itu jelas diambil dari kata syariah. Bahwa sejak
raja-raja Bugis dan Makassar pada abad ke-17 mulai masuk Islam, hukum Islam
diintegrasikan ke dalam pangngadereng. Keberadaan sara’ memberi warna Islam
kepada pangngadereng. Dalam hirarki kerajaan diangkatlah pegawai yang khusus
mengurusi rentang sara’ ini yang disebut parewa sara’. Dialah yang bertanggung
jawab dalam soal ibadah, zakat, pengurusan masjid, serta pernikahan dan
warisan.
Jika budaya Bugis-Makassar ditelusuri ke zamannya yang paling tua, maka zaman
itu disebut Galigo. Kebudayaan bugis Makassar yang sebelumnya hanya terdiri
dari empat (ade’, bicara, rapang dan wari) merupakan materi perjanjian yang
dilakukan antara Tomanurung di satu pihak dan rakyat di lain pihak pada zaman
pra Islam.
Setelah selesai zaman pra Islam, mulailah zaman pengaruh Islam yang amat kuat
berinternalisasi ke dalam tubuh kebudayaan Bugis-Makassar. Ia memberikan
coraknya pada papangaja dan paseng. Kenyataan ini pun menunjukkan betapa kuatnya
kedudukan lontara sebagai khazanah kebudayaan Bugis-Makassar yang dihasilkan
sebelum Islam, sebab sebagian besar masih tetap terpelihara dalam zaman setelah
memeluk agama Islam. Lontara Latoa misalnya memuat sejumlah nasihat sekitar
akhlak penyelengaraan masyarakat atau negara yang dikemukakan oleh Kajaoliddo,
Toriyolo, Matinro’e ri Tanana, petta Maddanrenge, Arung Bila, Nabi Muhammad
Luqman al-Hakim, Petta Matinroe ri Lariangbangngi. Di dalamnya terdapat juga
sejumlah pedoman bagi raja (Arung), bagi anak raja (Ana’karung’e), guru
(Anre’guru) baik yang laki-laki maupun perempuan.
Peranan dalam islamisasi di Bone Arungpone dibantu oleh seorang qadhi yang
bernama Syekh Ismail, beliau adalah qadhi kedua di kerajaan Bone sekaligus
merangkap jadi qadhi di Soppeng. Syeikh Ismail menjadi guru di tengah-tengah
pemikiran penduduk yang memiliki banyak fungsi, selain fungsi tempat ibadah,
termasuk menjadi sarana pendidikan.
Lambat laun ajaran Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam proses
islamisasi dikaitkan dengan kegiatan upacara-upacara keislaman dan upacara yang
berhubungan dengan lingkungan hidup. Jadi setiap ada upacara senantiasa
ditempatkan sifat islami yang berdampingan dengan budaya masyarakat Bone dalam
perkembangan selanjutnya nuansa keagamaan semakin bercorak dan diperkuat dengan
masuknya aliran tasawuf dalam prosesi penyiaran Islam.
Dalam sejarah disebutkan bahwa para raja Bone, mulai dari raja pertama sampai
raja terakhir yang masuk Islam memberikan kesan bahwa masing-masing berbeda
dalam usaha islamisasi dan memahami Islam. Hal ini berkenaan dengan kehadiran
dan perkembangan agama Islam di Bone. Hal ini diwujudkan dalam setiap kebijakan
yang dikeluarkan, kendatipun demikian, sejak agama Islam dikenal luas oleh
masyarakat Bone, hampir semua kebijakan mempunyai muatan-muatan Islam, termasuk
dalam aspek pendidikan ajaran agama Islam, pemerintah Bone banyak memberikan
dukungan sampai pada masa pemerintahan raja terakhir Haji Andi Mappanyukki.
Pada masa raja yang terakhir ini, kehidupan sosial keagamaan meningkat,
komitmen terhadap ajaran Islam diwujudkan dengan kepedulian menerapkan
nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat Bugis Bone. Selain itu juga dibarengi
dengan sikap keteladanan yang ditunjukkan, beliau dikenal sangat taat dalam menjalankan
syariat Islam.
Sumbangsih beliau terhadap pelaksanaan syariat Islam ditandai dengan
didirikannya tempat-tempat ibadah, demikian juga prosesi Islamisasi di Bone,
oleh masyarakat, masyarakat sudah mulai mensinkronisasi ajaran Islam dengan
pangadereng.
Perpaduan yang harmonis antara ulama dan umara membawa angin segar bagi
penegakan perkembangan syariat Islam di Bone, pemerintah memberikan kemenangan
pada ulama, dalam bidang keagamaan, sehingga keduanya mampu berjalan beriringan
dengan semboyan: Riappaketenningi Ade’e pattupui ri sara’e artinya adat tempat
berpegang dan sara’ tempat saudaranya.
Sejak masa itu peran ulama tidak hanya tergabung dalam organisasi qadhi, tetapi
banyak di antara mereka melakukan aktivitas keagamaan di luar dari kordinasi organisasi
formal. Para ulama lebih banyak memberikan pengajaran agama di masyarakat,
termasuk yang dilakukan di tempat-tempat ibadah.
Perkembangan Islam yang cepat di
Sulawesi Selatan dipermudah dengan kenyataan bahwa aliran Islam sufi yang
bersifat mistiklah yang dibawa oleh ulama Minangkabau itu. Kesesuaian aliran
sufi yang bersifat mistik dengan kepercayaan-kepercayaan yang sudah ada
sebelumnya di Indonesia sudah sering dikemukakan; dan Sulawesi tidak merupakan
perkecualian. Kepercayaan-kepercayaan yang lebih lama dan bersifat animistik
pada kekuatan pembawaan makhluk, yang hidup dan mati, dan kekuatan benda-benda
(terutama batu, sebagaimana di banyak tempat di Asia Tenggara) terus
dipertahankan oleh banyak orang, dan upacara-upacara yang mencerminkan kepercayaan
ini dan pengaruh agama Hindi-Budha kemudian, masih terus dilaksanakan sampai
jauh dalam abad kedua puluh. Yang terutama mempunyai arti penting adalah
diteruskannya pemujaan tanda-tanda kebesaran kerajaan, yang menjadi pusat
kohesi spiritual masyarakat.
Tidak ada pemutusan yang tajam dengan
kepercayaan dan kebiasaan lama karena orang memilih dari agama baru itu yang
sama-sama yang tampak sesuai atau meyakinkan bagi mereka. Islam memberikan
alternatif terhadap cara-cara biasa untuk melakukan sesuatu; kadang-kadang
ajaran Islam menggantikan apa yang telah dilakukan sebelumnya, kadang-kadang
peraturan baru dikesampingkan; dan kadang-kadang suatu sintesa barupun
terciptalah. Dengan jalan ini kebiasaan dan kepercayaan Islam bercampur dengan
apa yang sudah ada, dan bagian-bagian dari hukum Islam menjadi satu dengan
praktek yang sudah lazim berlaku dalam masyarakat.
Di Sulawesi Selatan, Islam telah
berjasa dalam membatasi kekuasaan tidak terbatas para raja, yang membuatnya
lebih mudah bagi rakyat umum untuk mendekati mereka, dan yang menerapkan
sedikit keluwesan dalam peraturan-peraturan kelas untuk perkawinan. Tetapi,
adat adalah kewenangan terakhir, karena hadat-lah (yang pada hakikatnya
adalah dewan adat) yang dapat memperkuat atau membatalkan keputusan pengadilan
agama oleh Kadi. Kadi dan Imam lebih sering merupakan penasihat daripada
anggota hadat, dan mungkin karena mereka pada umumnya adalah sanak
keluarga penguasa seringkali mereka lebih memperhatikan keinginan-keinginannya
daripada aturan-aturan hukum Islam.
Menjelang awal abad kedua puluh terdapat suatu sistem pengadilan Islam yang
luas di Sulawesi Selatan, dengan yurisdiksi atas persengketaan yang mencakup
perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Tetapi, hukum yang mereka gunakan
merupakan campuran dari hukum Islam dan hukum adat.
